Kejagung Harus Tahu Bahwa Ada yang Tak Beres di Pemkab Bateng

Sejumlah masyarakat Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang mengatasnamakan dirinya Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba bertolak ke Jakarta.

BANGKA TENGAH, MARKICA - Mereka mencari keadilan. Mereka ingin menyampaikan sejumlah masalah dan aspirasi yang tak kunjung selesai-selesai selama ini di Kabupaten Bangka Tengah. Dan mereka berkumpul hari Selasa (18/6/2024).

Berdasarkan data yang diperoleh sumber marikitabaca.id, sebanyak 30 orang yang mengatasnamakan diri mereka Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba bertolak ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kejagung RI.  

Ketua Masyarakat Lingkar Tambang Kota Koba, Reky mengatakan, bahwa keberangkatan pihaknya sebagai wujud keseriusan dan komitmen untuk melaporkan sejumlah permasalahan dan dokumen penting, agar terwujudnya keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. 

Menurut Reky, sejumlah masalah di Kabupaten Bangka Tengah selama ini terkesan dibiarkan dan diduga ditutup-tutupi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, serta pihak yang memiliki kepentingan. Akibatnya bertahun-tahun masyarakat menunggu adanya kejelasan.

"Kami mendesak transparansi Kementerian ESDM terkait PT Koba Tin dan meminta segera diterbitkan IUPK PT Timah di Blok Kenari, Merbuk dan Pungguk agar rakyat dapat ikut berpartisipasi melalui kerjasama, meminta Kejagung segera mengaktifkan 2 pabrik kelapa sawit milik tersangka Tamron alias Aon melalui tata kelola pemerintah khususnya PTPN BUMN RI, mendesak Kejagung dan Kementerian ATR/BPN menginventarisir penguasaan lahan di luar HGU milik Tamron dan lainnya yang kini tersangka korupsi tata niaga komoditas timah agar diserahkan melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat terdampak," jelasnya. 

Lebih lanjut, Reky menerangkan, pihaknya nanti akan menggelar orasi dan aksi damai serta audiensi di Kementerian ESDM. Kemudian di Kejagung RI pihaknya akan berorasi dan berdiskusi memberikan dukungan kepada Kejagung RI yang telah berhasil mengungkap kasus korupsi timah terbesar di Indonesia. Hal ini penting dilakukan guna mendorong stakeholder terkait agar segera merespons dan mengambil tindakan cepat atas anomali yang terjadi selama ini. 

"Di level Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan DPRD berbagai upaya telah kami lakukan salah satunya RDP sebanyak 2 kali tanpa adanya kejelasan. Selain itu kami juga telah berkirim surat ke DPRD Provinsi Babel, Kapolda Babel, Pj Gubernur Babel, PT Timah sebagai wujud keseriusan dan keadilan bagi masyarakat. Kepada masyarakat Babel mohon doa dan dukungan perjuangan kami, semoga harapan dan tumpuan terakhir rakyat daerah Kabupaten Bangka Tengah khususnya Provinsi Babel di Kementerian ESDM dan Kejagung RI segera direalisasikan," tutupnya.

Penulis: Vega. A