Sekda Bungkam, Ketua DPRD Tak Tahu Isu, Bateng tak Baik-baik Saja?

Saat ini masyarakat Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), khususnya masyarakat lingkar tambang Kecamatan Koba menanti keputusan lanjutan mengenai kontrak dan sewa lahan antara PT Mutiara Prima Sejahtera (MPS) dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng). 

BANGKA TENGAH, MARKICA - Kontrak dan sewa lahan senilai Rp 827.405.000,00 yang telah berjalan selama 2 tahun itu akan berakhir pada pada Sabtu (22/6/2024).

Sampai hari ini, masyarakat menunggu respons lebih lanjut dari Pemkab Bangka Tengah, apakah kontrak tersebut masih berlanjut atau tidak.

Nah, saat pertanyaan-pertanyaan ini sedang mengemuka, perwakilan masyarakat lingkar tambang Kecamatan Koba saat ini masih berada di Jakarta, mereka sedang berjuang untuk mendapatkan hak-hak masyarakat Bangka Tengah.

Perlu diketahui, lahan dan aset smelter eks PT Koba Tin tersebut menjadi incaran dan rebutan berbagai pihak. Pasalnya di dalamnya terdapat mineral strategis senilai ratusan milyar. Bahkan beberapa pihak mengeklaim dan berasumsi jika aset dan mineral strategis itu milik mereka. 

Sekda Kabupaten Bangka Tengah, Sugianto saat dikonfirmasi kabar mengenai keputusan kontrak dan sewa lahan antara PT MPS dan Pemkab Bateng, apakah diperpanjang atau berakhir, hingga berita ini diturunkan memilih untuk bungkam dan tidak menjawab pertanyaan dari jurnalis.

Sementara, Ketua DPRD Bangka Tengah, Mehoa, saat dihubungi mengenai kelanjutan kabar PT MPS dan Pemkab Bateng di RDP I dan II mengatakan, jika dirinya hingga saat ini belum mendapatkan info lanjutan dari Pemkab Bateng.

"Saya belum mendapatkan info apa pun, kemarin selesai tanggal berapa," pungkasnya.

Penulis: Vega. A