Golkar Sambut Baik Sinyal PPP Bergabung ke Koalisi Indonesia Maju

Ace Hasan Syadzily/foto: partaigolkar.com

​JAKARTA, MARIKITABACA.ID — Partai Golkar menyambut baik sinyal Partai Persatuan Pembangunan atau PPP untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini sesuai dengan komitmen awal untuk membangun pemerintahan yang inklusif. Meski begitu, langkah PPP untuk bergabung dinilai sebagai opsi pragmatis guna menyiasati perolehan suara pemilu legislatif yang kurang memuaskan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily menyampaikan, koalisi pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran, sejak awal dibangun dengan narasi inklusif. Pemilihan diksi ”Indonesia Maju” sebagai nama koalisi menuntut keterlibatan semua komponen bangsa untuk mewujudkannya.

”Pak Prabowo dan Mas Gibran juga selalu menyampaikan, koalisi akan selalu merangkul semua komponen terbaik bangsa karena kami punya komitmen menjadikan Indonesia Maju,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Apabila PPP benar bakal bergabung, lanjut Ace, parpol anggota Koalisi Indonesia Maju hanya berharap cita-citanya sama seperti apa yang diperjuangkan Prabowo-Gibran. Syarat itu juga berlaku bagi parpol lain yang ingin bergabung. Selain Golkar, parpol lain dalam Koalisi Indonesia Maju adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan lima parpol lain yang termasuk parpol baru atau parpol yang tak memiliki kursi di DPR.

Di sisi lain, Ace melihat adanya ketidakkompakan pada koalisi lain khususnya dalam konteks pengguliran hak angket. Sebaliknya, semua parpol pengusung Prabowo-Gibran ditegaskannya menolak wacana hak angket karena tidak ada urgensinya.

”Saya kira demikian (ada ketidakkompakan di koalisi lain). Kita lihat saja. Saya yakin para ketua umum partai, terutama partai pendukung pemerintah, akan obyektif terhadap bagaimana hak angket seharusnya diterapkan,” ucapnya.

Sinyal PPP berpindah dari koalisinya dengan PDI-P dan Perindo yang mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, terlihat dari beda sikap antara Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Zarkasih melihat hak angket tidak diperlukan, sedangkan PDI-P kini tengah membahas kemungkinan menggulirkan hak angket. Wacana hak angket ini pertama kali disuarakan oleh Ganjar.

Selain soal hak angket, indikasi bergabung dengan Prabowo-Gibran terlihat dari pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengaku merasa terhormat apabila diajak bergabung membangun bangsa lewat pemerintahan berikutnya. ”PPP ini, kan, partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita di pemerintahan ada dua menteri, satu wakil menteri, dan satu utusan khusus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut,” ucap Sandiaga, Senin.

Pendukung pemerintah

Menurut Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, sinyal PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju sudah terlihat dari perbedaan sikap sejumlah kader soal hak angket. Apalagi, PPP sepanjang era reformasi juga belum pernah berada di luar pemerintahan.

”Tradisi PPP tidak pernah berada di luar pemerintahan setelah reformasi. Melihat itu, PPP tentu punya keinginan untuk terus berada di pemerintahan meski sekarang beda koalisi,” katanya.

Selain itu, suara PPP di pemilu legislatif yang cenderung pas-pasan jika mengacu hitung cepat sejumlah lembaga, bahkan tak tertutup kemungkinan tak lolos ambang batas parlemen, membuat pengurus partai perlu menimbang-nimbang dampak positif dan negatif apabila berada di luar kekuasaan. Bergabung ke pemerintahan, kata Aditya, menjadi opsi pragmatis dan menarik untuk PPP.

Pada saat bersamaan, koalisi Prabowo-Gibran masih butuh kekuatan di parlemen. Merujuk kalkulasi hasil hitung cepat pemilu legislatif, jumlah kursi parpol pendukung Prabowo-Gibran cenderung berimbang dengan gabungan parpol yang mengusung capres-cawapres, Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Artinya, kekuatan parpol parlemen sekecil apa pun tengah dibutuhkan untuk menjamin kelancaran jalannya pemerintahan 2024-2029.

sumber: kompas.com