Kabinet Ideal PrabowoGibran

Pasangan Capres Prabowo Subianto bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka / foto: dok. Gerindra

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih belum secara resmi diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2024. Namun, sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mulai membicarakan isu terkait pengisian kabinet dan komposisi menteri.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, sebagai contoh, secara terang-terangan mengajukan permintaan untuk mendapatkan lima kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Kemenangan Golkar di 15 dari 38 provinsi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 menjadi dasar bagi partai berlambang pohon beringin tersebut merasa berhak atas lima kursi menteri. Golkar juga merasa telah memberikan kontribusi yang besar dalam memenangkan Prabowo-Gibran.

Meskipun penunjukan menteri merupakan hak prerogatif presiden, pembentukan kabinet seringkali melibatkan pertimbangan politik yang kompleks. Terdapat berbagai variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan calon menteri yang tepat untuk membantu presiden. Selain itu, juga dipertimbangkan jumlah menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dan nonparpol.

Selain itu, tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan tidaklah ringan. Sejumlah pengusaha yang menghadiri Kompas Collaboration Forum (KCF) Afternoon Tea dengan tema "Arah dan Mesin Kebijakan Ekonomi Pembangunan 2025-2029" di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, pada Jumat (22/3/2024), mengungkapkan bahwa berbagai tantangan di sektor ekonomi menanti untuk diselesaikan oleh Prabowo-Gibran.

Tantangan-tantangan tersebut meliputi stagnasi pertumbuhan ekonomi, kurangnya efisiensi dalam investasi, perluasan lapangan kerja, serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Dunia usaha sangat mengharapkan terobosan dari pemerintahan terpilih untuk segera mengatasi berbagai masalah tersebut.

"Kami berharap para menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo memiliki kompetensi, integritas, kepemimpinan, dan sensitivitas. Tidak masalah apakah mereka berasal dari partai politik, nonpartai, atau diusung oleh partai politik," ujar Anton J Supit, yang juga menjabat sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen dari PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk.

KCF merupakan platform bagi para pemimpin perusahaan yang diinisiasi oleh harian Kompas. Pada edisi Maret 2024, sejumlah pemimpin perusahaan dari berbagai sektor hadir, termasuk perbankan, tekstil, properti, pertanian, manufaktur, pangan, dan otomotif.

Menurut Anton, visi, misi, dan program kerja Prabowo-Gibran yang diungkapkan selama kampanye cukup baik. Namun, program-program tersebut hanya dapat terealisasi jika dieksekusi oleh individu yang tepat. Oleh karena itu, penunjukan menteri yang kompeten sangatlah penting agar kementerian dipimpin oleh orang-orang yang memang mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Di sisi lain, Prabowo diharapkan dapat menolak calon menteri yang diusulkan oleh partai politik jika dinilai tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menduduki jabatan tersebut. "Sebagai presiden, haruslah mampu menolak usulan dari partai politik di koalisi jika orang yang diusulkan tidak memenuhi syarat," ungkapnya.

Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, mengatakan, saat ini masih terlalu awal untuk membicarakan menteri-menteri yang akan ditunjuk mengisi kabinet Prabowo-Gibran. Mereka masih fokus untuk menghadapi gugatan sengketa pilpres di MK. Nantinya, penentuan menteri juga akan melibatkan parpol koalisi.

”Jadi, saya boleh mengatakannya, belum ada pembicaraan yang konklusif dan bahkan belum dimulai,” katanya.

Menurut Burhanuddin, penunjukan menteri akan mempertimbangkan kompetensi. Individu yang dipilih untuk menjadi pembantu presiden akan dipilih berdasarkan kualitas terbaik untuk jabatan yang akan diemban. Dengan demikian, prinsip meritokrasi akan tetap dijunjung tinggi agar kabinet yang terbentuk memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun mendatang.

"Kita harus memastikan bahwa dalam proses ini, demokrasi tidak hanya menekankan pada loyalitas semata. Jika loyalitas menjadi prioritas utama, maka kinerja pemerintahan yang terbentuk akan kurang optimal," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan di antara partai politik koalisi mengenai pembentukan kabinet. Mereka masih fokus menghadapi dua gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Belum ada pembahasan mengenai menteri karena saat ini masih ada sengketa di MK dan juga bulan puasa. Selain itu, Oktober juga masih cukup jauh," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, pada Senin (25/3/2024).

Sidang perdana sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan digelar pada 27 Maret dengan putusan yang diharapkan akan dibacakan pada 22 April. Setelah putusan MK dibacakan, penetapan presiden dan wakil presiden terpilih diharapkan akan dilakukan paling lambat tiga hari setelahnya, atau pada akhir April mendatang. Langkah selanjutnya adalah pengucapan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa komposisi anggota DPR dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jumlah menteri dari partai politik. Jumlah menteri yang sebanding dengan jumlah kursi yang dimiliki di DPR diharapkan dapat lebih memperkuat dukungan dari Golkar dalam memastikan keberhasilan program-program pemerintah.

Golkar juga menyatakan penghargaan terhadap hak prerogatif Prabowo dalam menentukan susunan menteri dalam kabinetnya. Partai tersebut bersedia menyediakan kader-kader terbaik yang memiliki kompetensi jika diberi kesempatan untuk menduduki posisi menteri dalam pemerintahan. Lebih lanjut, Golkar telah membuktikan pengalaman dalam menyumbangkan kader-kader terbaiknya sebagai menteri dalam beberapa pemerintahan sebelumnya. "Golkar memiliki banyak kader yang kompeten dan berpengalaman," tandasnya.

Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, stabilitas pemerintahan menjadi salah satu tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran. Di tengah komposisi kursi parpol KIM di parlemen yang belum lebih dari 50 persen, pemerintahan yang akan terbentuk mesti melanjutkan program-program pembangunan yang belum selesai.

Oleh karena itu, dukungan dari partai politik sangat penting agar berbagai program pemerintah bisa dilaksanakan dengan efektif. Kondisi ini mendorong Prabowo untuk melakukan kalkulasi yang matang dalam menentukan komposisi menteri yang berasal dari partai politik maupun nonpartai. Bahkan, ada kemungkinan bahwa jumlah kursi menteri yang diberikan kepada partai politik akan lebih dominan, terutama karena kebutuhan untuk menambah jumlah partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Walaupun calon menteri berasal dari partai politik, mereka harus tetap memiliki kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang diperlukan agar komposisi kabinet tetap optimal," ungkap Aditya.

Dalam empat periode pemerintahan terakhir, perbandingan jumlah menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dan nonpartai sering kali mengalami fluktuasi. Pada periode pertama Presiden Joko Widodo, dari total 34 menteri, 14 di antaranya berasal dari parpol sementara 20 lainnya dari nonparpol. Pada periode kedua, jumlah menteri dari parpol meningkat menjadi 17, menyamai jumlah menteri nonparpol.

Sementara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada periode pertama terdapat 16 menteri yang berasal dari parpol dan 18 menteri dari nonparpol. Di periode kedua, jumlah menteri dari parpol meningkat menjadi 21, sementara menteri nonparpol berkurang menjadi 13.

Menurut Aditya, negosiasi antara beberapa partai politik dalam pembentukan kabinet, yang sering disebut sebagai politik "dagang sapi", sulit untuk dihindari. Hal ini disebabkan setiap partai politik mengharapkan imbalan atas kontribusi mereka dalam memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik juga membutuhkan posisi menteri untuk memastikan kelangsungan pembiayaan setidaknya hingga pemilihan umum lima tahun mendatang.

Di sisi lain, Prabowo harus memperhatikan berbagai latar belakang menteri, terutama dari kalangan nonpartai, agar komposisi kabinet tetap optimal. Faktor-faktor seperti latar belakang organisasi, kelompok sukarelawan, representasi dari wilayah Indonesia timur, dan kehadiran perempuan juga harus diperhitungkan untuk membentuk kabinet yang sesuai.

"Kalkulasi harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar dapat membentuk kabinet yang ideal, walaupun dalam situasi di mana partai-partai koalisi mengajukan permintaan jatah menteri," ungkap Aditya.

Oyeng Lohengrin