Pelantikan dan pengukuhan sumpah/janji anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Pangkalpinang, terkesan disusupi oleh kepentingan pengamanan suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024 nanti.
PANGKALPINANG, MARIKITABACA.ID - Hal ini dikuatkan dengan informasi dari masyarakat dan berdasarkan biodata anggota PPS se-Kota Pangkalpinang, diduga ada kekuatan besar yang menunggangi dengan dalih mengamankan proses adminitrasi pada Pilkada 2024 nanti.
"Benar ada pengurus organisasi yang terpilih menjadi PPS, hal ini sesuai dengan arahan ketua KPU RI agar melibatkan organisasi-organisasi yang terbiasa mengurus administrasi," ujar Sobarian Ketua KPU Pangkalpinang saat ditemui usai pelantikan anggota PPS Se-Pangkalpinang di Grand Safran Hotel Pangkalpinang, Minggu (26/5/2024).
Awak media sempat meminta tanggapan Ketua KPU Pangkalpinang Sobarian, terkait pemberitaan tentang adanya dugaan mantan timses dan pecatan pada pemilu 2024 yang kembali dilantik menjadi PPS.
"Kalau surat pemecatan tersebut dikeluarkan PPS Kelurahan Asam, bukan dari KPU Pangkalpinang, sedangkan yang bersangkutan kenapa diluluskan karena berdasarkan latar belakang pendidikannya lulusan AMIK dan sarjana komputer. Jadi memang seperti itu arahan dari ketua KPU RI," jelasnya.
Sobarian berharap, para anggota PPS yang dilantik nanti bisa berkerja secara profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya, agar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Babel serta Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang bisa lancar, damai.
"Kami yakin anggota PPS akan berkerja dengan profesional dan netral sebagaimana yang telah terucap dalam sumpah/janji mereka di pelantikan," pungkas Sobarian.
Penulis: Dion